The Basic Principles Of reformasi intelijen
The Basic Principles Of reformasi intelijen
Blog Article
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.
The Constitutional Court docket was initial set up on November 9, 2001 as being a consequence with the 3rd amendment on the Structure with the Republic Indonesia. As opposed to the Supreme Court, the Constitutional Court is not really an appellate court docket. Its conclusion is closing and binding and, consequently, can't be challenged. Article 24C from the Structure states the powers with the Constitutional Courtroom are initial, to critique the legislation built against the Constitution; second, to solve disputes in between state institution; third, to resolve dissolution of political functions; fourth, to resolve disputes about election effects; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the whole process of impeachment, the jurisdiction from the Court docket is only limited to The problem of legislation on whether or not the President and/or the Vice President are guilty in undertaking the acts prohibited because of the Structure. The decision on no matter whether to eliminate the President and/or perhaps the Vice chairman continues to be beneath the authority with the Persons’s Consultative Assembly.
Adat Law: Adat Regulation (hukum adat or adat recht) can be a set of local and common legislation and dispute resolution devices in lots of areas of Indonesia. Therefore, there's no united Adat Regulation for The full Indonesian men and women. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven categorized Adat Legislation into 23 subdivisions depending on a mix of region and ethnicity. Its sources are unwritten legal guidelines evolving from and preserved by legal consciousness of the men and women.
[30] There are allegations of deliberate failure to cope with this chaos adequately, yet again rooting in loyalty to your Orde Baru
Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan facts aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis knowledge tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.
Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.
You might be accountable for choosing whether your use from the things On this assortment is authorized. You are responsible for securing any permissions needed to utilize the products. You'll need composed permission in the copyright proprietors of supplies not in the public domain for distribution, replica, or other use of safeguarded goods further than that authorized by fair use or other statutory exemptions. Some information might be guarded underneath Intercontinental legislation. You may additionally need to have permission from holders of other rights, including publicity and/or privacy rights.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik Di Sini tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
atas informasi yang keliru, tetapi harus mengambil inisiatif untuk membangun opini umum yang menguntungkan pihak sendiri.
Investigating the Tale regarding the collaboration in between BAIS plus the Chinese intelligence company, BAIS could are the First party and liaison from the beginning of very close diplomatic relations involving China and Indonesia, exactly where it is claimed that President Xi Jinping is aware of Indonesia pretty effectively when he was regional occasion manager in Fujian where by the households of lots of Indonesia's Chinese tycoons arrived from.
Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.